POLICY SYNCHRONIZATION IN MINING LICENSES IN FOREST AREAS
Abstract
The management of licensing system, especially mining permits, is complex because of the inter-sectoral legal linkages. Legislation has been regulated in such a way that certained procedures must be passed by permit applicants to obtain izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) and izin usaha pertambangan (IUP). But there is always a gap between regulations and their implementation which makes the licensing system more complex. The aims of the research are (a) to identify mining licensing policies in forest area, (b) to synchronize mining licensing system, and (c) to improve mining licensing system. This study used a content analysis method with a retrospective process evaluation approach. The results showed that IPPKH policy involves 36 types of regulations consisting of 11 Acts, 13 Government Regulations, nine Presidential Regulations, and three Environment and Forestry Ministerial Regulations. The IPPKH process is considered less effective because the applicants must get IUP from the Ministry of ESDM and IPPKH from the Ministry of Environment and Forestry which is managed under One Stop Integrating Permits system, which only handles the administrative issues as mandated by President Regulation No 97/2014. The synchronization of IPPKH policy is necessary to accommodate legislation issued by other technical ministries.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bungin, B. (2001). Content analysis dan focus group discussion dalam penelitian sosial di dalam metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). Efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 2, 164.
Destiana, L. (2011). Analisis kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal (BKPM). (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia.
Irawan, P. (2007). Penelitian kulitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
Nasarudin, M. (2013). Kegiatan prioritas dan strategis Ditjen Mineral & Batubara tahun 2013. Warta Minerba, XV(April), 4-11.
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daeran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Putra, W. M. (2010). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Skripsi). Solo: Universitas Sebelas Maret.
Rosadi, O. (2008). Pengelolaan sumber daya alam: Best regard, cita hukum, politik hukum dan realita. UIR. Pekan Baru. Jurnal Makamah, 1.
Silalahi, D., & Kristianto P H. (2011). Perizinan dalam kegiatan pertambangan di Indonesia pasca UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Jurnal Law Review, XI(1), 1-20.
Subarudi. (2008). Tata kelola kehutanan yang baik: sebuah pembelajaran dari Kabupaten Sragen. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 5(3), 179 – 192.
Subarudi. (2014, April). Tata kelola ijin pinjam-pakai kawasan hutan. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Hutan yang Baik. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
Subarudi, Kartodihardjo, H., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). Kebijakan resolusi konflik tambang batu bara di kawasan hutan di Kalimantan Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 13(1), 53-71.
Syahadat, E., & Dwiprabowo, H. (2013). Kajian paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 10(2), 89-117.
Syahadat, E., Subrudi, & Setiadi, A. (2016). Efisiensi perizinan bidang LHK (Kehutanan, peti, pertambangan dalam kawasan hutan, dan jasa lingkungan) (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
Syahadat, E., & Sylviani. (2014). Analisis kebijakan peyediaan lahan hutan tanaman industri. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(3), 277-296.
Thantowi, J. (2014). Norma hukum pelayanan Publik. Jurnal Hukum, 4.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.67-86
Copyright (c) 2018 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
