IMPACT ON ECONOMIC SECTOR DEVELOPMENT TO POTENTIAL CONFLICT IN DELTA MAHAKAM FPMU (PRODUCTION) AND SUNGAI BERAM HITAM FPMU (PROTECTION)
Abstract
and Sungai Beram Hitam Forest Protection Management Unit (FPMU) . Base sector approach was conducted to determine the superior sector by Location Quotient (LQ) using GDP variable. The results showed that at Delta Mahakam, mining sector was the dominant, and the second largest was fisheries with LQ ≥1. While at the Sungai Beram Hitam fisheries sector was the dominant sector, and the mining sector was non base since its
value ≤1. Process of forest area utilization for mining in Jambi was done through leasing of forest lands, but not in East Kalimantan. Conflict resolution between mining and fisheries sector with community was done through compensation. FMU status and position can be enhanced by granting authority on the leasing of forest area for strategic sector development and national interests.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustine, A.D., Noor, I., & Said, A. (2014). Pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi ). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 276–280.
Akbar, I. (2014). Perusahaan Total E&P Indonesia dan pengembangan masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, 2(2), 2345–2358.
Amalia, F. (2012). Penentuan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Jurnal Etikonomi, 11(2), 196–207.
Amin, A. A. (2015). Peranan industri pengolahan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, 6(8).
Anonim. (2016a). Bupati resmikan penyaluran minyak pertama PT Hexindo Gemilang Jaya. Diunduh 17 Februari 2017 dari http://tanjabbarkab.go.id/site/bupati-resmikan-penyaluran-minyak-pertama-pt-hexindo-gemilang-jaya/
Anonim. (2016b). Rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Beram Hitam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Jambi: KPHL Sungai Beram Hitam
BAPPEDA. (2003). Rencana detail tata ruang Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda: Bappeda.
Basuki, A.T., & Gayatri, U. (2009). Penentu sektor unggulan dalam pembangunan daerah. Studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 10(1), 34–50.
Bosma, R., Sidik, A. S., van Zwieten, P., Aditya, A., & Visser, L. (2012). Challenges of a transition to a sustainably managed shrimp culture agro-ecosystem in the Mahakam delta, East kalimantan, Indonesia. Wetland Ecology and Management, 20(2), 89–99. https://doi.org/10.1007/s11273-011-9244-0
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2015). Pengelolaan kawasan hutan di Delta Mahakam Kutai Kertanegara Samarinda, Kalimantan Timur. (Laporan KPH Delta Mahakam). Samarinda: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2015). Pengelolaan kawasan hutan di Delta Mahakam. Samarinda: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dinas Pertambangan dan Energi. (2015, Oktober). Kegiatan pertambangan di kawasan Delta Mahakam Kalimantan Timur. Makalah disampaikan dalam Workshop tentang Potensi dan Resolusi Konflik Di Kawasan Hutan Delta Mahakam. Samarinda: Dinas Pertambangan dan Energi.
Effendi, M. (2009). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: Solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan. Jurnal Kelautan, 2(1), 81–86.
Fachrurazy. (2009). Analisis penentuan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan pendekatan sektor pembentuk PDRB. (Thesis Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Gandhi, P. (2014). Analisis kualitatif nilai ekspor migas Indonesia dan kepemilikan blok migas oleh perusahaan asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumber Daya dan Lingkungan, 1, 87–101.
Iskandar, Y., Juanda, B., & Johan, S. (2016). Determinan FDI industri hulu migas di Indonesia serta dampaknya periode tahun 2003-3013. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2(1).
Jauchar. (2012). Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di Propinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, 8(1).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). Lifting minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Informasi kelautan dan perikanan. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
Mangilaleng, E.J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis sektor unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(4), 193–205.
Nesse, K. (2014). Expanding the economic base model to include nonwage income. Journal Regional Analysis and Policy Kansas State University USA, 44(2), 93–108.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
Pinem, D.E. (2016). Menemukan strategi pengembangan kawasan industri melalui analisis sektor unggulan Kota Binjai. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 4 (1), 45–64.
Priambodo, N. (2016). Studi perubahan mode produksi dan relasi intelektual dalam pengaturan prilaku buruh migas di Kecamatan Muara Badak. Journal Sosiatri - Sosiologi, 4(2), 266.
Ridho, M. R. (2008). Potensi sumber daya ikan dan arah pengembangan wilayah pesisir Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Jurnal Pengelolaan Lingkungan & SDA Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, 7(3), I48-157.
Rosita, W., Rusgiono, A., & Wilandari, Y. (2013). Analisis sektor unggulan menggunakan PDRB (Studi kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). JURNAL GAUSSIAN, 2, 219–228.
Setiadi, A. (2013). Laporan kerja praktek: Tinjauan umum proses produksi minyak & gas. Palembang: Universitas Sriwijaya..
Setiawan, Y., Bengen, D.G., Kusmana, C., & Setyo, P. (2015). Estimasi nilai eksternalitas konversi hutan mangrove menjadi pertambakan di Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 12(3), 201–210.
Surati & Sylviani. (2016). Peran para pihak dalam penanganan konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 13(3), 221-235.
Sutrisno. (2015). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Jurnal Bina Praja, 7(1), 63–72.
Sylviani, Hakim, I., Suryandari, E.Y., Sakuntaladewi, D., & Surati. (2015). Potensi dan resolusi konflik kawasan hutan. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
Sylviani & Suryandari, E.Y. (2016). Potensi dan resolusi konflik kawasan hutan. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Tasyah, N.N. (2016). Perikanan di Provinsi Jambi. (Makalah Teknologi Akuakultura Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016). Karawang: Sekolah Tinggi Perikanan Karawang.
Triarso, I. (2012). Potensi dan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap di pantura Jawa Tengah. Jurnal Saintek Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, 8.(1).
DOI: https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.3.171-190
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Indexed by:
...More
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (JPSEK)
eISSN : 2502-4221 pISSN : 1979-6013
JPSEK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
