POTENTIAL NON-TAX STATE REVENUE OF WOOD WASTE FROM HARVESTING IN NATURAL AND PLANTATION PRODUCTION FORESTS

Astana Satria, Soenarno Soenarno, Wesman Endom

Abstract


Decline of log production forests suppress the acquisition of non-tax state revenue (PNBP) of forestry sector. To anticipate a decline in PNBP, the government is trying to raise tariffs of  PSDH (forest resource provision) and DR (reforestation fund). Anticipation through tariff  will affect the performance of  forest management due to its impact on costs and profits. Oppositely, increases wood wastes from harvesting in natural and plantation forests have not been used optimally. This study aims to find out: (1) potential utilization of  wood waste from harvesting in the forests, and (2) potential non-tax state revenues resulting from wood waste utilization. Data were collected through interviews and measurements. Interviews were conducted with forest service officers and company managers, while the measurement of  wood waste was done in natural forest companies and industrial plantation forests companies, in Central Kalimantan. The collected data were analyzed quantitatively and qualitatively. If  the wood waste of  natural forest The result showed that harvesting by USD2/m  and plantation forest harvesting by IDR284/m , the utilization of  these wood wastes would raise PNBP IDR49,6 billion per year. A policy implementation method of  tree length logging partularly harvesting, is recommended.

Keywords


Natural forests, plantation foreNatural forests; plantation forests; wood waste; harvesting, non-tax state revenue

Full Text:

PDF

References


Astana, S., Soenarno, Karyono, O.K. (2014). Implikasi perubahan tarif dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan terhadap laba pemegang konsesi hutan dan penerimaan negara bukan pajak: Studi kasus hutan alam produksi di Kalimantan Timur, Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan, 11(3), 251-264.

Endom, W. dan Soenarno (2014). Angka konversi limbah pembalakan hutan tanaman PT Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan.

Endom, W., Soenarno dan Idris, M.M. (2014). Mesin portable chipper sederhana untuk pemanfaatan limbah tebangan. Seminar Nasional. Bogor: Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan.

Idris, M.M., Dulsalam, Soenarno dan Sukanda (2012). Revisi faktor eksploitasi untuk optimasi logging. Prosiding Ekspose Hasil- Hasil Penelitian Tahun 2012. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan.

Idris, M.M. dan Soenarno (2015). Penerapan metode tree length logging skala operasional di areal teknik silvikultur intensif: Studi kasus di PT Sarmiento Parakanca Timber Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 33(1), 19-34.

Karsenty, A. (2010). Forest taxation regime for tropical forests: lessons from Central Africa. International Forestry Review, 12 (2), 121-129.

Matangaran, J.R., Partiani, T. dan Purnamasari,D.R. (2013). Faktor eksploitasi dan kuantifikasi limbah kayu dalam rangka peningkatan efisiensi pemanenan hutan alam. Jurnal Bumi Lestari, 13 (2), 384-393.

Kementerian Kehutanan (2014). Statistik Kehutanan Indonesia 2013. Jakar ta: Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan (2013). Statistik Kehutanan Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

Muljono. (1984). Pengantar pembalakan. Cetakan keempat. Semarang: Yayasan Kanisius.

Peraturan Pemerintah No 59 tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departmen Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departmen Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Pemerintah No 92 tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 59 tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departmen Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut- II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.35/MENHUT-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 55/Menhut- II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 68/Menhut- II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan No 08/M- DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH Kayu dan Bukan Kayu.

Peraturan Menteri Perdagangan No 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan. Lampiran II: Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

Soedomo, S. (2013). Double dividend from tariff differentiation of reforestation fund. Journal of Tropical Forest Management, 19 (2), 163-167.

Soedomo, S. (2012). Jenis pungutan kehutanan dari perspektif ekonomi sumber daya alam. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 18 (1), 60-67.

Soedomo, S. (2005). Efek perilaku korup birokrat kehutanan pada kelestarian hutan. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 11 (1), 49-56.

Soenarno (2014). Potensi dan karakteristik limbah pembalakan pada PT. Kemakmuran berkah Timber Provinsi kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 32(2),151-166.

Soenarno. (2014a). Efisiensi pembalakan dan kualitas limbah pembalakan di hutan tropika pengunungan: Studi kasus di IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 32 (1), 45-61.

Sona, S. & Yuniawati (2011). Peningkatan produktivitas pemanenan kayu melalui teknik pemanenan kayu ramah lingkungan : studi kasus di satu perusahaan rawa gambut di Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 29(4), 369-384.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.




DOI: https://doi.org/10.20886/jpsek.2015.12.3.227-243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan



Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Indexed by:

 ...More

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (JPSEK)
eISSN : 2502-4221 pISSN : 1979-6013
JPSEK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.