ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FOREST LAND USE POLICY: A CONTENT ANALYSIS OF POLICY CHANGE OF USE OF FOREST AREA
Abstract
The designation of forest area for the purposes of non-forestry sector has to be done through the mechanism of exchange and lease forest areas. The policies regarding these mechanism changed dinamically. This study examined changes in the policy of the mechanism, factors driving these changes and their implications. The results showed that the changes of forest areas used by expanding to the commercial interests, the criteria exchanged forest areas, lease license validity period, the criteria of replacement land / land compensation, the ratio of replacement land, and monitoring-evaluating activities. The factors driving these changes include economic factors, political and social. The effective monitoring and evaluation activities become one of the keys to overcoming the problem of policy implementation in the exchange or lease of forest areas.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bogdan, R and Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
Bungin, B. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd Ed.). London: SAGE Publications.
Denzin, N.K. 2013. Interpretive autoethnography (Qualitative research methods). (2nd Ed.). London: Sage Publication.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. (2012). Laporan tindak lanjut temuan BPK-RI perwakilan Provinsi Jawa Timur tentang kewajiban penyediaan lahan kompensasi/pengganti oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Hamdi, M. (2013). Kebijakan publik. Proses, analisis dan partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia..
Keputusan Bersama Menteri Kehutanan. Menteri Pertanian dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 363/Kpts-11/90, Nomor 519/Kpts/HK/050/2/90, Nomor 23-VIII-1990 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 Tahun 1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 Tahun 1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1994 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95 Tahun 1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan.
Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology. Newbury Park, CA: Sage.
Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Parson, W.D. (2001). Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. Chetenham, UK: Edward Elgar.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12/Menhut-II.2004 Tahun 2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Perkebunan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Kepmenhut Nomor 292 tahun 1995 (Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43/Menhut-II/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Perkebunan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan HutanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/Kpts/Um/4/1975 Tahun 1975 tentang Pedoman Umum Perubahan Batas Kawasan Hutan.
Surat Menteri Kehutanan Nomor 1826/Menhut-1/93 Tahun 1993 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
Titscher, S., Mayer, M., Wodak, R dan Vetter, E. (2009). Metode analisis teks wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
General Accounting Office (1996). Content analysis: A methodology for structuring and analyzing written material. Washington, D.C: GAO/PEMD-10.3.1.
Weber, R.P. (1990). Basic content analysis. (2nd Ed.). CA: Newbury Park.
Winarno, B. (2014). Kebijakan publik. Teori, proses dan studi kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2016.13.1.13-28
Copyright (c) 2016 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
