PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI DESA TIALAI, KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan penyebab utama munculnya trauma yang berakibat pada kelangkaan pohon cendana. Pasca reformasi 1998, kebijakan tentang cendana direvisi dan mulai memberikan ruang bagi petani untuk kembali menanam cendana. Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana yang substansinya berpihak kepada rakyat. Namun, implementasi Perda tersebut belum maksimal, terutama soal penyebarluasan pengetahuan dan sosialisasi di masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor kunci terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 orang (n=30) atau 25% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah tanaman cendana di desa sampel, minimnya konflik yang dipicu keberadaan pohon cendana, dan kemauan kuat masyarakat untuk menanam cendana. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan cendana masih didominasi peraturan yang lama dan belum ada sosialisasi secara formal dari pemerintah tentang peraturan yang baru. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana masih bersifat konservatif. Yakni, masih menginginkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan ijin pemasaran cendana, dan dianggap perlunya peraturan tentang cendana. Masyarakat juga menginginkan, peran pemerintah dalam penentuan harga jual cendana dibatasi. Penelitian menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi peraturan terbaru, dan perlu juga diperhatikan preferensi masyarakat yang menginginkan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana.