THE IMPLEMENTATION OF LAND AND FOREST FIRE MANAGEMENT POLICY IN SOUTH SUMATERA PROVINCE
Abstract
Land and forest fires in Indonesia occur almost every year since 1997. The main causes of fires are due to human activities, driven by El Nino during dry season and biophysical conditions of degraded land. In Indonesia land and forest fires have an impact on socio-cultural, economic and political aspects. Therefore, Indonesian government involves multi institutions to control land and forest fire. Thus, to manage fire, coordination among institutions is absolutely necessary. This study using qualitative approach to analyze coordination among government agencies in term of land and forest fire control with case in South Sumatera Province. The results showed that coordination among government agencies occured in the context of fire suppression and the performance was less than optimal when viewed from the achievement of fire fighting targets. Factors influenced the coordination of fire management were authority, communication, controlling and leadership. Therefore, need to be improved by considering that fire suppression in peatlands is relatively difficult.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akbar, A. (2008). Pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat sebagai upaya mengatasi risiko dalam REDD. Tekno Hutan Tanaman, I(1), 11–22.
Akbar, A. (2011). Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan : Studi kasus di Hutan Mawas Kalimantan Tengah. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 8(3), 211–230.
Akbar, A. (2012). Pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat (Studi kasus di Hutan Konservasi Mawas Kalimantan Tengah). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Ananto, E., & Pasandaran. (2010). Pengelolaan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. In K.Suradisastra, S.M.Pasaribu, B.Sayaka, A.Dariah, I.Las, & H. dan E. Pasandaran (Eds.). Membalik kecenderungan degradasi sumber daya lahan dan air (pp. 194–211). Bogor: IPB Press. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. (2014). Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018. Palembang:
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Bappenas. (2016). Grand design pencegahan kebakaran hutan kebun dan lahan. Jakarta:
Bappenas. BKSDA Sumatera Selatan. (2015). Pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Manggala Agni BKSDA Sumatera Selatan. Palembang: BKSDA Sumatera Selatan.
BNPB. (2016). Evaluasi penanggulangan bencana 2015 dan prediksi bencana 2016. Jakarta: BNPB.
BPBD. (2015). Laporan posko satuan tugas darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015. Palembang: BPBD.
Budiningsih, K., Ekawati, S., Wibowo, A., & Surati. (2015). Analisis konflik kepentingan lintas sektor dan konflik kewenangan antar institusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ditjen Perkebunan. (2014). Laporan kegiatan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan kebun. Jakarta: Ditjen Perkebunan.
Cattau, M.E., Harrison, M.E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, R. (2016). Sources of antrhopogenic fire ignitions on the peatswamp landscape in Kalimantan, Indonesia. Global Environmental Change, 39 (205-219).
Harun Ali, S. Y. (2016). Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Rokan Hilir tahun 2010-2013. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 1–13.
Heil, A., Langmann, B., & Aldrian, E. (2007). Indonesian peat and vegetation fire emissions: Study on factors influencing large-scale smoke haze pollution using a regional atmospheric chemistry model. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12(1), 113–133. https://doi.org/10.1007/s11027-006-9045-6
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
KLHK. (2016). Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (ha) per provinsi di Indonesia tahun 2011-2016. Jakarta: KLHK.
Lapan. (2016). Informasi titik panas (hotspot) kebakaran hutan/lahan. Jakarta: Lapan.
Malone, T., & Crowston, K. (1990). What is coordination theory and how can it help design cooperative work systems. In Proceeding of the 1990 ACm conference on computersupported cooperation work (pp. 357–370). Los Angeles, USA.
Martin, E., & B.Winarno. (2010). Peran para pihak dalam pemanfaatan lahan gambut : Studi kasus di Kabupaten Gan Komering Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(2), 81–95.
Novra, A., & Fazrias. (2008). Kajian kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan Provinsi Jambi : Analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif. Jambi: Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Purnasari. (2011). Strategi pencegahan kebakaran berbasis masyarakat: Kajiaan biofisk, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan di Provinsi Sumatera Selatan. (Tesis). Semarang: Universitas Diponegroro.
Putra, E.I, Hayasaka, H., Takahashi, H., Usup, A. (2008). Recent peat fire activity in the mega rice project area, Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Disaster Research, 3(5), 334-341.
Ritzema, H., Limin, S., Kusin, K., Jaunianien, J., & Wosten, H. (2104). Canal blocking strategies for hydrological restoration of degraded tropical peatland in Central Kalimantan Indonesia. Catena, 114, 11–20.
Saharjo, B., & Yungan, A. (2014). Pengaruh kebijakan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadapa penurunan emisi gas rumah kaca. Jurnal Silvikultur Tropika, 05(2), 124–130.
Simorangkir, D., & Sumantri. (2002). A review of legal, regulatory and institutional aspects of forest and land fires in Indonesia. Bogor: Project FireFight South East Asia.
Subarudi. (2002). Sistem kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Sosial Ekonomi, 3 (1).
Suharto, T., & Trisnantoro, L. (2006). Koordinasi lintas sektor pada tim sistem kewaspadaan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman (Cross sectoral coordination of food and nutrition alert system team at Sleman District). Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (Health Service and Management Journal), 9(4), 185–191.
Sunanto. (2008). Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. (Tesis). Semarang: Universitas Diponegroro.
Thoha, A. (2014). Model penguatan kelembagaan pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan. (2015). Statistik penyebaran hotspot tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan. Palembang: UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.165-186
Copyright (c) 2017 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
