PROGRAM INITIATIVES DEVELOPED IN REDD + IMPLEMENTATION EFFORTS IN EAST KALIMANTAN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2013). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Tahun 2013-2018. Samarinda: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2017). Paper pada Workshop Peluang Masyarakat Sipil Dalam Percepatan Dan Perluasan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Samarinda.
Djaenudin, D., Muttaqin, M. Z., Irawanti, S., Kirsfianti, L. G., Budiningsih, K., Pribadi, A., & Gultom, M. (2014). Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi.
Gubernur, K. Keputusan Gubernur Kaltim No. 522/K.526/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Pub. L. No. 522/K.526/2016 (2016). Indonesia.
Justianto, A., Nurrochmat, D. R., & Kartodihardjo, H. (2015). Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(3).
Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2013). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)[konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan Hutan (Debut Wahana Sinergi).
Kementerian Kehutanan. (2011). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ed.). Jakarta: Direktorat wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan Hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia. (Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, REDD+, S. T., & (UKP4), U. K. P. B. P. dan P. P. (2012). Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kalimantan Timur.
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (2008).
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (2009).
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 (2014).
Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, Industri dan Transportasi tahun 2010 – 2020 (2012).
Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit (2015).
Subandi. (2011). Deskripsi kualititatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, 11(2), 17–179.
UNFCCC. (2016). First Nationally Determined Contribution - Republic of Indonesia, (November), 18. Retrieved from http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC Indonesia_submitted to UNFCCC Set_November 2016.pdf
Wakka, A. K. (2018). COMMUNITY SOCIAL CAPITAL IMPROVEMENT IN CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION: CASE STUDY IN KHDTK MENGKENDEK, TANA TORAJA REGENCY. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 15(2), 79–92.
Wehea-Kelay., K. K. P. K. E. E. (KEE) B. A. (2016). Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay Di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Berau: The Nature Conservancy.
World Bank (2019). Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Carbon Fund. Emission Reductions Program Document (ER-DP). East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.2.145-160
Copyright (c) 2019 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.