STUDY OF REPLACEMENT COST OF INVESTMENT FOR FOREST LAND USE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT: NAMBO CASE STUDY
Abstract
programme. In this programme, forest farmers become the member of Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) to carry out upland rice and maize intercropping. Production forest area in
the village of Nambo and Lulut are categorized as the class of pine bussines that produce gondorukem, turpentine, and timber, as well as upland rice and maize from intercropping. Utilization of 40 ha forest area for the processing and final waste area (TPPAS) in Nambo area for 35 years must be required to pay replacement cost of investment due to the opportunity loss to invest in pine plantations and intercropping businesses. The replacement cost is calculated by using the loss opportunity of interest (LOI) method. The resuts are shown that the replacement cost for pine plant investment of Perhutani amounted to Rp5,492,318,000 and the replacement cost for upland rice and corn crops investment of LMDH members amounted to Rp798,947,520.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arnason, R. (2008). Natural resource rents : Theoretical clarification. Institute of Economic Studies Working Papers, W08 :07 (December). Retrieved September 18, 2016 from http://www.ioes.hi.is
Dahlan, E. (1989). Studi kemampuan tanaman dalam menjerap dan menyerap timbal emisi dari kendaraan bermotor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Damodaran, A. (2010). Applied corporate finance (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
Desmonda, N. I. (2011). Bertambahnya sampah akibat pertambahan penduduk di Surabaya. Retrieved May 9, 2017 from http://www.kompasiana.com/nicoirjaya92/bertambahnya-sampahakibat-pertambahan-penduduk-disurabaya_550b637e813311f813b1e5d7.
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. (2015). Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Bogor: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
Dirjen RLPS. (2008). Penanganan krisis sumber daya lahan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengadaan pangan. Prosiding Semiloka
Nasional: Strategi penanganan krisis sumber daya lahan untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi, 22-23 Desember 2008. Bogor: Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Diskimrum Jawa Barat. (2013). Revisi detail engineering design pengelolaan TPPAS Regional Nambo. (Laporan Akhir). Bandung: PT Maza Pradita Sarana.
Duccio, C. (2013). Alfred marshall on the theory of capital. MPRA Paper, (35423), 601–626.http://doi.org/10.5897/JAERD12.088
Evija, G.-S. (2010). Application of discount rate in forestry. Forest Sciences, 170–175.
Ferri, R. (2015, June 11). Kemenhut baru realisasikan 157.617 ha hutan masyarakat. Jogja.tribunnews.com.
Goldsmith, J. R., & Hexter, A. C. (1967). Respiratory exposure to lead : Epidemiological and experimental dose-response relationship. Science, 158, 132–134.
Grey, G. W., & Deneke, F. I. (1978). Urban forestry.New York: John Wiley and Sons.
Gubernur Jawa Barat dan Kepala Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten. (2014). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor 658.1/97/Otdakasm–04/PKS/Divreg-Janten/2014 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengelolaan.
Irawanti, S. (2009). Kelembagaan kerja sama pada program PHBM dalam praktek pengelolaan hutan. In G. B. Aji, J. Suryanto, T. I. Miranda, S. Irawanti, B. Soepijanto, A. Karyana, …S. Simanjuntak (Eds.), Social forestry di Indonesia: Kolaborasi pengelolaan sumber daya hutan. Jakarta: Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan & Wicaksana Megacipta.
Januar, M. A. (2003). Peningkatan teknis operasional pengelolaan sampah di Kota Malang. Semarang: Universitas Diponegoro.
Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/315/Kpts/Huk/2002 Tentang Penetapan Lokasi TPA di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).
Krishnayya, N. S. R., & Bedi. (1986). An Effect of automobile lead pollution on Cassia tora and C. occidentalis L. Environmental Pollution (Series A),40(3), 221–226.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan
Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Putri, A. (2014). Potensi dan strategi pengembangan green business masyarakat sebagai kontribusi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
Rahmawati, L. (2016, Januari 31). Pemkot Bogor desak tempat penampungan sampah Nambo segera beroperasi. Antaranews.com.
Riajaya, P. D., & Kadarwati, F. T. (2005). Pengaruh kerapatan tanam galur harapan kapas terhadap sistem tumpangsari dengan jagung. LITTRI,11(2), 67–72.
RTS. (2017, March 6). Konsorsium Korea di Nambo.Kompas, p. 26.
Samsoedin, I., Susidharmawan, I. W., Pratiwi, & Wahyono, D. (2015). Peran pohon dalam menjaga kualitas udara di perkotaan. (1st ed.). Bogor: Forda Press.
Sumarwoto. (2012). Budidaya iles-iles kuning untuk kesejahteraan masyarakat. In Budiadi, D. P. Permadi, & L. P. Umi (Eds.). Agroforestry
Porong, masa depan hutan Jawa, Indonesia managing higher education for relevance and efficiency (IMHERE). Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
Sunarya. (2016). Penentuan rute pengambilan sampah menggunakan metode nearest neighbour di PD. Kebersihan Kota Bandung untuk kapasitas kendaraan 10 m dengan daerah pelayanan Bandung Selatan dan Bandung Timur. Bandung: Universitas Pasundan.
Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor S.272/Menhut-VII/2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan TPAS Regional Nambo seluas 40 ha di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat melalui Mekanisme Kerja Sama dengan Perum Perhutani.
Wahyono, S. (2001). Pengolahan sampah organik dan aspek sanitasi. Jurnal Teknologi Lingkungan, 2(2), 113–118.
Widyastama, R. (1991, Juli 11). Jenis Tanaman berpotensi untuk penghijauan kota. Kompas.
Winarno, S. H. (2014). Analisis penilaian keputusan investasi menggunakan metode net present value. Moneter, I(1).
Yuwariah, Y. (2015, November). Potensi agroforestry untuk meningkatkan pendapatan kemandirian bangsa, dan perbaikan lingkungan. Seminar Nasional Agroforestry 2015, Bale Sawala. Jatinangor: Universitas Padjajaran.
DOI: https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.2.119-133
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Indexed by:
...More
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (JPSEK)
eISSN : 2502-4221 pISSN : 1979-6013
JPSEK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
